Breaking News
- Masterplan Kawasan Pertanian omoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim
- 16 Ribu Hektare Lahan Kekeringan
- Panen Jagung Pada Demplot Uji Lapang Pupuk NPK Pada Lahan Berpasir
- Dinas Pangan TPH Kaltim Bagi Bagi Sayur dan Buah
- Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Tingkat Provinsi Kaltim
- Rakor dan Evaluasi Luas Tambah Tanam (LTT) Padi, Jagung dan Kedelai 2018 Se Kaltim
- Gelar Pangan Nusantara 2018
- Panen Padi Situbagendit dan Inpago 8 di Separi
- Sinkronisasi Data SP Dengan Data Luas Tambah Tanam (LTT) 2018
- Hari Anak Nasional
Pemprov Kaltim Tingkatkan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Berita Populer
- Cara Menanam Tumbuhan dengan Hidroponik
- Pertanian Kaltim Dapat 162 Miliar dari APBN Tahun 2017
- Budidaya Pisang Kepok
- BUDI DAYA SINGKONG GAJAH
- Cara sukses budidaya semangka
Berita Terkait
SAMARINDA – Perhatian Pemprov Kaltim terhadap pemenuhan pupuk dan pestisida bersubsidi bagi petani terus bertambah setiap tahun. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kaltim, H Ibrahim usai pembukaan Pertemuan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Samarinda, Rabu (18/9).
“Dukungan Pemprov selama dua tahun terakhir sangat baik dan pendanaannya semakin meningkat. Tahun 2013 ini total anggaran yang disiapkan sebesar Rp296 miliar,” ujarnya.
Ada beberapa jenis pupuk dan pestisida yang diberi subsidi oleh pemerintah yaitu urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik serta beberapa jenis pestisida lainnya dengan kebutuhan selama tahun 2013 sebesar 9.250 ton dan telah direalisasikan sebesar 5.991 ton atau sebesar 96 persen.
Untuk kelancaran penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, maka dibentuklah Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Adapun tugas dan fungsi KP3 adalah wadah koordinasi pengawasan antar instansi terkait bidang pupuksangat penting dan strategis untuk mengawasi pengadaan, penyaluran, dan penyimpanan pupuk dan pestisida hingga ke tingkat petani.
Selama ini KP3 bekerja sesuai Instruksi Gubernur Nomor 521 tahun 2012, untuk memantau kebutuhan dan penyaluran pupuk bersubsidi ke kabupaten-kabupaten sesuai dengan Harga Eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Untuk itu, Ibrahim menganjurkan kabupaten/kota dapat menyusun Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) agar penyaluran pupuk dan pestisida ke kabupaten dapat tepat serta sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“RDKK ini disusun oleh petani yang tergabung dalam kelompok dan didampingi oleh penyuluh lapangan. Kebutuhan pupuk ini tidak saja untuk tanaman pangan tetapi juga pupuk untuk sektor lainnya seperti perkebunan, perikanan, kehutanan dan lain-lain,” jelasnya.
Kabupaten yang banyak menyerap pupuk urea di Kaltim yaitu Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Nunukan, dan Berau yang merupakan sentra-sentra penanaman padi dan tanaman pangan lainnya.
“Kendala KP3 saat ini adalah belum terpenuhinya penyidik-penyidik PNS yang khusus untuk memantau ke kios-kios. Jika ada kios yang menjual pupuk dan pestisida diatas harga eceran, maka kios tersebut melanggar aturan dan dapat ditindak oleh kepolisian,” tegasnya. (yul/hmsprov)
///Foto: pemberian bantuan insektisida kepada peta
