Rapat Satker

14 Feb 2018, 13:06:52 WIBKabar Kaltim

Rapat Satker

SAMARINDA - Pertemuan koordinasi Satker Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur (dengan kode satker 169000 DK) TA.2018 dibuka oleh Plt. Kabid. Ketersediaan dan Distribusi Pangan Bapak Farid Wahdi mewakili Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dihadiri oleh 9 (sembilan) Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Satker Dispan TPH (169000 DK) adalah berdasarkan ROPAK, SOP dan Standar Biaya Tahun 2018 sesuai PMK nomor 49/PMK.02/2017 tanggal 31 Maret 2017, yang dilanjutkan dengan diskusi dan dipimpin langsung oleh PPK Satker 169000 DK Bapak Budi Syahbandi.

Rapat Satker 169000 DK ini dilaksanakan untuk penjelasan dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan TA.2018 dalam rangka percepatan penyerapan anggaran Satker Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur. Untuk tahun 2018 ini Satker 169000 DK ini memperoleh dana APBN senilai Rp.4.073.800.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Peserta yang hadir rapat adalah pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan dari      9 (sembilan) kabupaten/kota (Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, serta subbagian perencanaan dan satker yang mengelola layanan dukungan manajemen pada satker 169000 ini.

Penyampaian tentang administrasi keuangan oleh Bendahara Pengeluaran ; Ibu Zulfi Silviastuti, SE sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018. Bantuan Pemerintah akan diajukan secara SPM-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) dimana SP2D terbit akan langsung tertransfer ke rekening masing-masing Kelompok Wanita Tani). Yang sangat perlu menjadi perhatian adalah penulisan Nama dan Nomor Rekening Kelompok penerima Bantuan Pemerintah haruslah benar dan sesuai dengan Buku Rekening yang telah dibuka oleh kelompok sebagai penampung dana Bantuan Pemerintah tersebut. Bantuan Pemerintah ini sebesar Rp. 2.200.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), dimana masing-masing Kelompok menerima Bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sebanyak 44 Kelompok Wanita Tani yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota sesuai daftar Tabel tersebut diatas.  Anggaran untuk pembiayaan Bantuan Pemerintah ini adalah sebesar 54 % dari keseluruhan pagu anggaran yang berjumlah Rp. 4.073.800.000,-. Untuk pembayaran honor-honor bulanan tiap kegiatan akan diajukan secara SPM-LS. Untuk belanja bahan digunakan kwitansi umum yang panjang, sedangkan untuk kwitansi honor dan perjalanan dinas menggunakan kwitansi dinas (semua format SPJ telah dicopykan pada CDR dan dijelaskan pada SOP kegiatan ini.

Untuk teknis pengajuan LS Bantuan Pemerintah, semua format yang dibuat harus sesuai dengan Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 62/Kpts/RC.110/J/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2018 tertanggal 28 Desember 2017. Arahan dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI ini untuk Bantuan Pemerintah harus sudah realisasi/terbit SP2D pada Maret 2018.