Back to homepage

peta ketahanan dan kerentanan pangan

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

(Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA)

KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2018

                                                                                                                                       1 Oktober 2019

 

UU No 18/2012 tentang Pangan dan PP No 17 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi  mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun dan mengembangkan  Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi yang kemudian dituangkan dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA).

FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap rawan pangan. FSVA disusun menggunakan sembilan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

1. Aspek Ketersediaan Pangan

a)      Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan

2.  Aspek Akses Keterjangkauan Pangan

a)      Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan

b)      Persentase Rumah Tangga dengan proporsi pengeluaran untuk   pangan lebih  dari  65%  terhadap total pengeluaran

c)      Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.

3.  Aspek Pemanfaatan Pangan

a)      Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih

b)      Persentase Angka Kesakitan

c)      Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan  terhadap  tingkat  kepadatan  penduduk 

d)      Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun

e)      Prevalensi Balita Stunting.

Kabupaten/Kota diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi. Kabupaten/kota prioritas 1,2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan. Provinsi Kalimantan Timur  : Prioritas 1, 2, 3 =  0  kec., Prioritas 4 (5,82%) = 6 kec., Prioritas 5 (46,60%) = 48 kec.,  Prioritas 6 (47,57%)  = 49 kecamatan.

 Secara komposit seluruh kecamatan di provinsi Kalimantan Timur hanya masuk dalam prioritas 4, 5 dan 6, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh kecamatan dalam kondisi aman terhadap kerentanan pangan dan kerawanan pangan.

Berdasarkan faktor penentu kerawanan dan kerentanan pangan secara individu, jumlah kecamatan yang termasuk dalam prioritas 1,2 dan 3 yaitu :  Kabupaten Paser (10), Kabupaten Kutai Barat (16), Kutai Kartanegar (18), Kabupaten Kutai Timur (18),Kabupaten Berau (13), Kabupaten Penajam Paser Utara (4),  Kabupaten Mahakam Ulu (5), Kota Balikpapan (6), Kota Samarinda (10 ) dan Kota Bontang (3).

Hasil analisis indikator individu  dan komposit divisualisasikan dalam peta-peta yang menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tnggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Warna yang semakin tua menunjukkkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

Hasil analisis FSVA dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk intervensi program peningkatan ketahanan pangan dengan melihat indikator utama yang dapat menjadi pemicu terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan. Melalui FSVA pemerintah daerah dapat melakukan intervensi dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya pangan yang  ada di wilayah, sehingga masyarakat akan tahan pangan.

Alternatif intervensi wilayah kabupaten, yaitu  :

Indikator

Penyebab

Intevensi

Rasio Konsumsi Normatif Terhadap ketersediaan

  • Sebaran produksi tidak merata
  • Keterbatasan akses
    • Peningkatan produksi
    • Optimalisasi sumberdaya pangan lokal
    • Penganekaragaman konsumsi pangan
  • Peningkatan produksi
  • Optimalisasi sumberdaya pangan lokal
  • Penganekaragaman konsumsi pangan

Prevalensi Stunting

  • Rendahnya akses terhadap air bersih
  • Pola asuh anak
    • Penyediaan fasilitas dan layanan air bersih
    • Sosialisasi dan penyuluhan gizi dan pola asuh anak
  • Penyediaan fasilitas dan layanan air bersih
  • Sosialisasi dan penyuluhan gizi dan pola asuh anak

Penduduk Miskin

  • Keterbatasan lapangan kerja
  • Kepemilikan aset
  • Insfrastruktur
  • Keterbatasan akses finansial
    • Penyediaan lapangan kerja, padat karya
    • Redistribusi lahan
    • Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit)
    • Pemberian bantuan sosial
  •  Penyediaan lapangan kerja, padat karya
  • Redistribusi lahan
  • Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit)
  • Pemberian bantuan sosial

Alternatif Intervensi di Wilayah Kota, yaitu  :

Indikator

Penyebab

Intevensi

Proporsi

pengeluaran

pangan

  • Terbatasnya akses pangan rumah tangga
  • Tingginya harga pangan
  • Rendahnya tingkat pendapatan
  • Pendekatan sumber pangan rumah tangga
  • Pengendalian harga pangan
  • Pendekatan sumber pangan rumah tangga
  • Pengendalian harga pangan
  • peningkatan pendapatan rumah tangga

Akses

terhadap Air

Bersih

  • Rendahnya infrastruktur air bersih
  • Rendahnya sanitasi lingkungan
  • Penyediaan fasilitas dan
  • Penyediaan fasilitas danlayanan air bersih
  • Sosialisasi dan penyuluhan

Prevalensi

Stunting

  • Rendahnya akses terhadap air bersih
  • Pola asuh anak
  • Penyediaan fasilitas dan
  • Penyediaan fasilitas danlayanan air bersih
  • Sosialisasi dan penyuluhantentang gizi dan pola asuh anak

Ketahanan pangan dan gizi bersifat multi dimensi, karenanya dukungan berbagai program lintas sektor pembangunan ketahanan pangan dan gizi dari pemerintah pusat, daerah, swasta, perguruan tinggi dan seluruh komponen masyarakat perlu disinergikan sehingga ketahanan pangan secara berkelanjutan dapat terwujud