Samarinda — Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Prov. Kaltim bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Kaltim menggelar rapat koordinasi untuk mendorong percepatan pembangunan dan pengelolaan 248 Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) di daerah terpencil Kalimantan Timur.

Rapat dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim dan dihadiri oleh unsur dinas provinsi terkait, Irjen Kemendagri Sismadi, perwakilan BGN, serta satgas dan korwil dari kabupaten/kota se-Kaltim yang hadir secara daring.

Dari total 248 SPPG terpencil di Kaltim, baru 18 lokasi memiliki investor, sementara 230 lainnya masih menunggu pengelola. Kemendagri akan melakukan monitoring dan asistensi lapangan di tujuh kabupaten dan satu kota untuk mempercepat proses tersebut.

Perwakilan BGN Kaltim, Sirajul, menyampaikan bahwa hingga Oktober 2025, sebanyak 55 SPPG di Kaltim telah beroperasi, dengan lebih dari 131.000 penerima manfaat setiap hari.

Kepala Dinas Pangan TPH Kaltim, Siti Farisyah Yana, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan dan penyederhanaan pendaftaran investor, serta mendorong sosialisasi masif dan pembentukan posko satgas di daerah.

Rapat menghasilkan kesepakatan untuk membuka pendaftaran hingga satu minggu ke depan, serta melakukan asistensi bagi daerah yang belum memiliki investor, guna memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terpencil Kalimantan Timur.